KONTAN.CO.ID - Ruang diplomasi internasional bergerak sangat dinamis, menyusul meledaknya perang kawasan, melibatkan negara Iran-Israel dan Amerika. Timur Tengah sebagai episentrum konflik memicu gejolak ekonomi secara radikal dan dampak politik mengusik berbagai pandangan terhadap posisi Presiden Prabowo Subianto.
Ketika banyak tokoh mempertanyakan kapasitas kenegaraan Prabowo, seolah ada semacam kegagalan di kalangan mereka, dalam memahami "akar tunggang" politik luar negeri Indonesia, yang telah menghujam ke bumi nusantara selama berpuluh tahun.
Bagi Indonesia, politik bebas aktif merupakan warisan sejarah. Terus bertumbuh dan relevan sepanjang zaman, menjadi konsensus nasional sebagai "garis hidup" konstitusional sebagai sebuah bangsa. Melalui prinsip tersebut, Prabowo sedang menunjukkan "kompas moral" bagi seluruh elemen masyarakat tentang posisi Indonesia di hadapan konflik global.
Politik bebas aktif bukan taklimat sejarah para founding fathers, tetapi daulat nasional berfungsi sebagai alat kemudi konstitusi dalam mempertahankan eksistensi sebuah bangsa di tengah pusaran kepentingan global.
Melalui prinsip politik bebas aktif inilah, Prabowo Subianto sedang menunjukkan sebuah “kompas moral" secara tegas bagi seluruh elemen bangsa, terutama mengenai posisi sejati Indonesia dalam menghadapi krisis terpolarisasi secara tajam.
Politik Bebas Aktif
Dalam setiap konflik dan peperangan, Presiden Prabowo selalu berdiri tegak di atas prinsip kedaulatan absolut, jauh dari sikap ambigu bersandar pada dua kaki.
Sebagai negarawan, presiden memahami bahwa menjadi sahabat bagi semua kekuatan dunia merupakan bentuk keberanian, bukan kelemahan.
Di tengah tajamnya polarisasi global, Indonesia memilih menjadi jembatan perdamaian ketimbang bersikap mendukung salah satu pihak. Meski ini bukan pilihan mudah karena membutuhkan mental serta keteguhan prinsip—terutama di tengah tekanan domestik agar Presiden menyatakan keberpihakannya.
Disinilah dibutuhkan kematangan jiwa patriotik seorang pemimpin. Tanpa keteguhan jiwa, dan berpijak pada garis politik luar negeri secara konsisten, bisa jadi pendirian Presiden Prabowo terpengaruh oleh opini dan tafsir parsial yang dikembangkan beberapa pengamat dan tokoh melalui media.
Komitmen Indonesia, terutama dalam menyikapi eskalasi di Timur Tengah, telah selaras dengan amanat konstitusi. Posisi non-blok menjadi garis diplomasi humanis Prabowo untuk mendorong penyelesaian damai dan penghormatan kedaulatan, termasuk dukungan konkret bagi kemerdekaan Palestina.
Sikap tegas ini mencerminkan integritas bangsa dalam upaya menjadi penengah sekaligus melindungi kepentingan energi dan pangan nasional.
Tanpa keteguhan jiwa kuat dan pijakan nalar kenegarawanan kokoh, garis politik luar negeri bebas aktif, niscaya akan goyah mengikuti desakan atau permintaan sektoral dari beberapa elemen bangsa.
Timur Tengah sebagai Urat Nadi
Anomali kemanusiaan di Timur Tengah berlangsung kasat mata. Eskalasi perang yang melibatkan banyak negara berdampak pada ketegangan di Selat Hormuz, jalur laut sebagai urat nadi ekonomi dunia.
Dampaknya, pasokan minyak terhadang, arus ekspor-impor tersendat, dan nilai tukar mata uang berbagai negara terdepresiasi.
Saat Hormuz terancam, rantai pasok energi global terdampak. Kenaikan harga minyak dunia menentukan pasar bursa, berpotensi memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat.
Disini lah letak optimisme ekonomi nasional. Di bawah komando Presiden Prabowo, Indonesia tidak bersikap reaktif. Strategi kemandirian melalui percepatan bioenergi dan diversifikasi sumber daya menjadi jawaban konkret terhadap kerentanan global tersebut.
Stabilitas nasional menjadi benteng terakhir kedaulatan. Dengan menjaga posisi netral namun aktif mendesak perdamaian, Indonesia justru mengamankan jalur perdagangan strategisnya. Optimisme ini dibangun di atas fondasi kokoh: bahwa Indonesia adalah “safe haven” bagi investasi global dan jangkar stabilitas di kawasan Pasifik. Sebuah negara besar tetapi tetap tenang di tengah badai Teluk.
Peran Strategis Kawasan
Narasi dukungan terhadap Presiden seharusnya dilihat dari bagaimana cara menghubungkan geopolitik dengan pembangunan jaringan pengaman pangan rakyat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau puluhan juta anak merupakan strategi jangka panjang. Dengan memperkuat ekonomi akar rumput melalui Koperasi Merah Putih dan desa nelayan, Presiden sesungguhnya sedang membangun pagar pertahanan bernama "imunitas ekonomi".
Timur Tengah selama ini menjadi kawasan krusial, terutama sebagai pemasok utama minyak bumi bagi ketahanan energi nasional dan sumber investasi besar bagi proyek infrastruktur IKN melalui sovereign wealth fund.
Secara intelektual kawasan Timur Tengah khususnya Iran. menjadi pusat gravitasi pendidikan bagi Indonesia dalam studi filsafat, mantiq, dan irfan. atau logika dan pengetahuan. Melalui jalur beasiswa serta literatur, khazanah pemikiran kritis dan pendekatan rasional dalam diskursus keislaman terus diperkaya. Secara sistematis dipelajari di berbagai universitas dan lembaga riset di Indonesia.
Legitimasi "Langitan"
Negara tengah bersungguh-sungguh membebaskan diri dari bencana global. Tetapi apalah arti strategi teknokratis tanpa sandaran moral dan spiritual. Untuk mempertebal keyakinan bangsa, kita dapat merenungkan pesan religi dari ulama besar, Prof. Dr. Quraish Shihab.
Ulama kharismatik Quraish Shihab, memberikan doa khusus bagi Presiden Prabowo, sebuah jawaban bagi para pengkritik yang meragukan langkah kepemimpinannya saat ini. Quraish Shihab mengutip hikmah bahwa kekuasaan sesungguhnya bersumber dari Tuhan. Doa agar takdir Presiden senantiasa dalam pertolongan Tuhan untuk menegakkan keadilan merupakan bentuk pengakuan "langitan" (meminjam istilah Gus Dur) artinya kekuatan dari atas.
Hal ini menandakan kepemimpinan Prabowo berada di jalur benar di tengah dunia sedang egois.
Momentum krisis global ini seyogianya menjadi pelecut untuk menjaga persatuan di belakang pemimpin yang berjuang menjaga kehormatan bangsa.
Kekuatan sebuah negara tidak hanya terletak pada kekuatan senjatanya, tetapi juga pada soliditas rakyatnya. Semoga Indonesia tidak goyah karena memiliki pemimpin yang berani melangkah dengan kompas moral yang tegas dan jelas.
Artikel ini ditulis oleh Dr. Eko Wahyuanto, Pengamat Kebijakan Publik
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Editor: Indah Sulistyorini












