Stok BBM & Listrik Aman Jelang Nataru, Pemulihan Pascabencana Terus Dipercepat

Sabtu, 20 Desember 2025 / 10:11 WIB

ILUSTRASI. Kontan - Kementerian ESDM Native Online. Menteri ESDM pastikan stok bbm dan listrik aman jelang nata (DOK/Kementerian ESDM)

KONTAN.CO.ID - Jakarta Pemerintah memperkuat manajemen risiko pasokan energi nasional menjelang periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), di tengah tantangan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. Fokus kebijakan diarahkan pada pengamanan stok, fleksibilitas distribusi, serta mitigasi risiko keselamatan di lapangan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa tahun 2025 menghadirkan tantangan berbeda dibandingkan periode Nataru sebelumnya. Bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat memaksa pemerintah mengalihkan sebagian sumber daya untuk penanganan darurat, tanpa mengorbankan keandalan pasokan energi nasional.

“Kita sama-sama tahu bahwa kondisinya di Tahun 2025 ini berbeda dengan kondisinya tahun sebelumnya. Karena kita kena musibah, terjadi bencana di Sumatra, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dan sebagian besar tenaga kita tercurahkan untuk mengerahkan seluruh kemampuan bangsa menolong saudara-saudara yang sedang menghadapi musibah di sana,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/12).

Dalam konteks tersebut, pemerintah memprioritaskan empat pilar utama pengendalian risiko, yakni ketahanan stok BBM, kecukupan LPG, keandalan listrik, dan mitigasi kebencanaan geologi, guna menjaga kesinambungan layanan energi selama periode permintaan tinggi Nataru.

Dari sisi BBM, pemerintah mengandalkan buffer stock nasional sebagai lapis pengaman. Ketahanan Pertalite (RON 90) tercatat mencapai 19 hari, berada di atas batas minimum nasional 17–18 hari. Sementara itu, bensin RON 92 memiliki ketahanan di atas 23 hari, RON 95 lebih dari 31 hari, solar subsidi (CN48) 15 hari, solar non-subsidi (CN53) sekitar 25 hari, serta avtur di atas 29 hari.

“Artinya dari sisi stok BBM, cadangan nasional kita untuk menjalankan Natal dan Tahun Baru insyaallah aman,” kata Bahlil.

Untuk LPG, ketahanan stok nasional juga dijaga sebagai bagian dari strategi pengurangan risiko pasokan. Hingga 19 Desember 2025, stok LPG tercatat 314.394 metrik ton (MT) dengan Daily Objective Throughput (DOT) sebesar 25.832 MT per hari. Dengan rasio tersebut, coverage days LPG nasional mencapai 12,17 hari, memberikan ruang manuver distribusi di tengah potensi gangguan logistik.

Sementara di sektor kelistrikan, mitigasi risiko dilakukan dengan memastikan ketersediaan bahan baku pembangkit tetap berada di atas ambang aman. Cadangan BBM, gas, dan batu bara untuk pembangkit listrik dilaporkan berada di atas 10 hari, sehingga risiko gangguan suplai listrik secara sistemik dinilai rendah.

Namun, tantangan utama justru berada pada infrastruktur distribusi di wilayah terdampak bencana. Bahlil menjelaskan bahwa di Aceh, meski sistem backbone kelistrikan telah kembali terhubung, masih terdapat empat kabupaten dengan tingkat pemulihan di bawah 50%, yakni Aceh Tamiang, Bener Meriah, Gayo, dan Aceh Tengah.

“Ini terjadi bukan karena mesin listriknya atau pembangkitnya, tetapi karena infrastruktur kita yang belum terselesaikan di lapangan untuk tegangan rendah. Ada sebagian jalan yang baru selesai, ada sebagian daerah yang masih banjir,” jelas Bahlil.

Pemerintah memilih pendekatan risk avoidance dengan tidak memaksakan aliran listrik ke wilayah yang belum aman, mengingat potensi risiko keselamatan masyarakat. Pemulihan dilakukan secara bertahap seiring perbaikan infrastruktur jalan dan jaringan distribusi tegangan rendah.

Untuk menjaga kesinambungan pasokan BBM dan LPG di wilayah terisolasi, pemerintah menerapkan skema logistik alternatif berisiko rendah, termasuk distribusi menggunakan helikopter dan pesawat Hercules oleh PT Pertamina, khususnya ke Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk risk transfer dan risk control, dengan mengorbankan efisiensi biaya jangka pendek demi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.

Di luar aspek energi, Kementerian ESDM juga meningkatkan mitigasi risiko dari sisi kebencanaan geologi. Tercatat tiga gunung api berstatus Siaga dan 24 gunung api berstatus Waspada, yang terus dipantau untuk meminimalkan potensi gangguan tambahan terhadap infrastruktur energi nasional.